Kabarindo.id – Bertempat di aula atas Laperang, Kalapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati, Kasubbag TU, Hefri Redius, Kaur Umum, Herlina Firdaus, Operator BMN, Amalinda Agustin mengikuti Rapat Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tanah di Lingkungan Kemenkumham melalui aplikasi zoom yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel. Pada Senin, (09/01/2023).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memastikan akurasi data sebagai bahan Tindak Lanjut penyelesaian permasalahan Tanah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pengamanan atas Aset Tetap Tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2020 belum memadai. Serta Pelaksanaan Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Aset Tak Berwujud (ATB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki potensi permasalahan hukum.
“Beberapa hal yang dievaluasi antara lain tentang Persertifikatan, Penguasaan Fisik, Penggunaan Gedung dan Rumah Dinas, Pemanfaatan, Pengamanan serta Jumlah Bidang Tanah,” ujar Ike Rahmawati, Kalapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi kegiatan rapat ini dalam rangka memastikan akurasi data sebagai bahan Tindak Lanjut penyelesaian permasalahan Tanah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
(Red)






