Kubu Raya, KABARINDO.ID – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak mengikuti rapat koordinasi percepatan program dan pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Senin (4/11/2024).
Rapat yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program prioritas dan anggaran tahun depan serta membahas tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dalam rapat ini, Lapas Perempuan Pontianak beserta UPT dari seluruh Indonesia mendapatkan arahan langsung mengenai kebijakan dan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat efisiensi anggaran serta memastikan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selain itu, agenda penting lainnya dalam rapat ini adalah pembahasan tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri, yang mencakup koordinasi lintas kementerian guna meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan. SKB ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai instansi terkait, dengan harapan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, terutama dalam bidang keamanan, keadilan, dan kemanusiaan.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh unit Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lapas Perempuan Pontianak, dapat menjalankan program dan anggaran tahun 2025 secara optimal dan berkesinambungan, serta menjamin kepastian pelayanan publik yang lebih baik.
(Red)






