KABARINDO.ID – Lapas Tagulandang ikuti sosialisasi clearing house pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara virtual lewat aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan di ikuti oleh Kepala Lapas Tagulandang Alfred Awoah yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lapas Tagulandang serta bendahara dan operator RUP dua orang di ruang tata usaha, Senin (29/05/2023).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Novita Ilmaris. Dalam sambutanya beliau memberikan apresiasi kepada seluruh satker terhadap peningkatan kinerja seluruh satker dalam pencapaian Kemenkumham sebagai instansi pemerintah pada bidang UKPBJ yang proaktif, mendapatkan peringkat ke dua dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Pada tiga tahun terakhir, Nilai IKPA kita meningkat drastis” Ungkap Novita.
Kemudian, Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan materi terkait tugas dan fungsi UKPBJ Kemenkumham RI yang dibawakan langsung oleh Karo Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkumham RI. Dalam materinya ini, Kepala Biro juga menjelaskan terkait UKPBJ satu atap.
“Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah hanya mempunyai satu UKPBJ dan kedudukan SDM PPBJ berada di bawah UKPBJ. Untuk PPBJ di lingkungan Kemenkumham berada di bawah UKPBJ (Biro Pengelolaan BMN) Sekertariat Jenderal),” ujar Novita.
Selanjutnya, Kepala Biro Pengadaan Barjas menerangkan terkait minimalisir korupsi dengan pemisahan antara Unit/satuan kerja KPA (Organ Pelaksana Anggaran) dengan UKPBJ (Pelaksana Pengadaan Barjas). Pada kesempatan ini, Kepala Biro Juga menyampaikan kutipan Sekertari Jendetal Komjen Pol. Budi Andap Revianto yaitu “Mimpi korupsi saja tidak boleh, apalagi saudara melakukan korupsi tersebut”.
Pada akhir kegiatan Kepala Biro menjelaskan terkait Tarja Sekertariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun 2023. Diantaranya yaitu, meningkatkan kualitas PBJ, mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel dan lain – lain. Selain itu pada akhir kegiatan juga dibuka sesi diskusi oleh kepala biro kepada seluruh peserta undangan.
(Red)






