News, Utama  

Lapas Tamako Ikuti Pelaksanaan Apel Awal Tahun 2024 Bersama Menkumham RI

KABARINDO.ID – Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Ikuti pelaksanaan Apel Awal Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara virtual yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Lapas Tamako dan bersama dengan itu juga Kepala Lapas Tamako, Eduard Kaligis mengikuti secara terpisah di Aula Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Jumat (05/01/2024).

Apel Awal Tahun 2024 dilaksanakan di Lapangan Merah Kemenkumham yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dan turut dihadiri Jajaran Pimti Kementerian Hukum dan Ham RI beserta seluruh Insan Pengayoman se-Indonesia secara virtual.

Bapak Yasonna H. Laoly selaku pembina dalam Apel Awal Tahun dalam sambutannya sampaikan ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasi dalam menyukseskan program dan kegiatan selama tahun 2023.

“Seluruh pegawai harus perkuat sinergi yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk mencapai seuruh resolusi 2024, dan tak lupa selau kami tekankan untuk menjaga netralitas menuju pemilu 2024” ujar Yasonna.

Menkumham juga mengingatkan ke seluruh jajaran dalam momentum tahun baru ini untuk meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi terhadap kemajuan institusi dan tahun ini menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham Tahun 2020-2024.

“Kita juga telah menyepakati 52 (lima puluh dua) rencana aksi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien”. Seluruh jajaran harus siap dan percaya diri untuk mensukseskannya dengan penuh tanggungjawab,” tambah Yasonna.

Menkumham mengingatkan kembali sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu bersikap netral dan tetap bekerja secara profesional. Meskipun ASN memiliki hak pilih, namun hanya bisa digunakan dalam bilik suara bukan di media sosial maupun media lainnya.

(Red)