Mendag Zulkifli Hasan Pimpin Pemusnahan Barang Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah

KABARINDO.ID – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin konferensi pers yang tidak biasa. Acara ini bukan hanya sekadar berbagi informasi, tetapi menjadi saksi pemusnahan barang-barang ilegal yang bernilai fantastis.(06/08/2024).

Barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hasil dari penindakan Tim Satgas Pengawasan Barang Tertentu, sebuah tim gabungan antara Kementerian Perdagangan dan berbagai lembaga lainnya. Mereka berhasil menggagalkan upaya penyelundupan produk impor ilegal senilai Rp46,19 miliar yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp18,06 miliar. Semua barang ini terbukti tidak mematuhi aturan impor yang berlaku.

Detil Penindakan:

  • Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Sebanyak 20 ribu rol TPT tanpa Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) berhasil disita. Barang-barang ini bernilai Rp20 miliar.
  • Pakaian Bekas: Tindakan tegas terhadap 1.883 bal pakaian bekas yang dilarang impor, dengan nilai total Rp7,53 miliar, diambil oleh Bareskrim Polri.
  • Barang Eks Dit P2: Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) Tanjung Priok menyita 1.606 bal pakaian bekas senilai Rp6,42 miliar.
  • Barang KPPBC Cikarang: Dalam operasi lain, KPPBC Cikarang menindak berbagai produk termasuk 332 paket nylon, polyester, dan synthetic; 5.896 pakaian jadi dan aksesori; serta produk lain seperti karpet, handuk, dan perlak.

Tak hanya itu, sebanyak 371 pasang sepatu, 43 kosmetik, serta 6.578 barang elektronik seperti laptop dan ponsel turut dimusnahkan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan impor demi melindungi industri lokal.

Pada acara ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang, Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Muhammad Rivai Abbas.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat menekan penyelundupan barang ilegal dan melindungi pasar domestik dari barang-barang impor yang tidak memenuhi standar. Ini bukan hanya tentang angka dan nilai, tetapi tentang masa depan industri dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat.

(Red)