Mobile IP Clinic Mudahkan Masyarakat Kabupaten Jayapura Lindungi Kekayaan Intelektualnya

Sentani, Papua – Antusiasme Masyarakat Provinsi Papua pasca Kunjungan Kerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Papua pada diseminasi kekayaan intelektual (KI) dan layanan konsultasi KI pada kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak yang diselenggarakan di Kantor Bupati Kanupaten Jayapura Provinsi Papua, pada 25 Agustus 2022 sangat tinggi.

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan MIC ini. Salah satunya adalah Daniel Toto yang datang untuk berkonsultasi terkait pengajuan Indikasi Geografis (IG).

Kegiatan Pelayanan di tempat Mobile IP Clinic dilaksanakan bertempat di Halaman Utama Kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Kamis (25/8/2022)

Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) telah berhasil meningkatkan pencatatan selama 2022. Sejak awal hingga Buoan Juli 2022, terhitung sudah terdapat 47.956 Permohonan Hak Cipta yang tercatatkan dengan Program ini termasuk pencatatan daei Provinsi Papua.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si turun langsung ke lapangan mengawasi Tim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Pusat dan TIM KI dari Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Papua di Kabupaten Jayapura.

Kemenkumham RI Melayani Papua sungguh diwujudnyatakan melalui kerja keras Tim DJKI dalam melayani Masyarakat di Papua khususnya Kabupaten Jayapura yang mendaftarkan Karya seninya maupun merk Kekayaan Intelektual lainnya serta Pencatatan Perseroan Perorangan yang cukup membayar dengan Rp 50.000,-.

Anthonius M.Ayorbaba mengatakan, Bupati Kabupaten Jayapura, Wakil Bupati dan Ibu Sekda Kabupaten Jayapura memberi kesempatan bagi tim mobile IP Clinic dari Direktorat Jenderal kekayaan intelektual yang selama seminggu ada di Provinsi Papua untuk melayani Masyarakat Kabupaten Jayapura.

Dijelaskan Ayorbaba, Sesuai schedule Sebenarnya hari ini kita melakukan pelayanan di Kantor Wilayah tapi dengan koordinasi dan surat yang kami berikan kepada Bupati Jayapura dan Sekretaris Daerah, Bupati memutuskan dan menyetujui pelayanan dilakukan di Kabupaten Jayapura.

Menurut Kakanwil Papua, ini untuk kesekian kalinya Pelayanan kami lakukan di Kabupaten Jayapura.

“Saya mengapresiasi seorang Pemimpin Daerah yang berpikir sangat cepat untuk mengedukasi dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Jayapura termasuk juga pendirian perusahaan Perseroan Perorangan,” Ungkap Anthonius Ayorbaba.

Katanya, Jadi Tim kami yang terdiri dari DJKI Pusat dan Kanwil turun lengkap, ini tim dari Pusat, jadi jika Masyarakat mau menanyakan tentang Hak Cipta, Paten, Merk, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak terpadu, Varietas tanaman, Rahasia Dagang silahkan ditanyakan karena tim ini full time untuk melayani termasuk tim Kanwil Papua.

Hadir juga di sini Tim Administrasi Hukum Umum (AHU) tim Kanwil yang akan melayani masyarakat berkaitan dengan pendirian Perseroan perorangan, ini kita pastikan bahwa wujud Negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat dan Kabupaten Jayapura menjadi pionir dari sebuah perubahan.

“Kemarin pada Senin 22 Agustus 2022 kan Bupati Jayapura menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Kabupaten yang melakukan pencatatan Pendaftaran kekayaan Intelektual Komunal terbanyak di Provinsi Papua dengan jumlah 95 belum disaingi Kabupaten manapun.

Sedangkan Kabupaten Mimika baru 2 KIK, Kabupaten Asmat baru 1 KIK, Kabupaten yang lain masih Nol.

“Hanya Kabupaten Jayapura, kepemimpinan yang sangat edukatif melihat kebutuhan daerah dan melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, kami Kementerian Hukum dan HAM hanya melakukan pencatatan dan pendaftaran supaya perlindungan hukumnya ada,” Ungkap Ayorbaba.

Pesan Kakanwil, Ayorbaba Kepada masyarakat baik kepada komunal maupun kepada personal jadi hari ini kami ada di Kabupaten Jayapura nanti sebentar malam semua UMKM yang ada di GOR Cendrawasih baik yang dari Kabupaten/ Kota Jayapura dan dari kabupaten lain di Papua yang ada ikut pameran Festival Kopi yang digelar Bank Indonesia ini harus bisa dilakukan karena apa artinya masyarakat punya produk, punya kemasan punya desain tetapi perlindungan hukumnya tidak ada.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, kami sudah siapkan fasilitas berkat komunikasi kita dengan dengan Kakanwil Kemenkumham Papua.

Tim dan staf sudah stand by di tempat sudah ditentukan pagi ini Masyarakat datang sudah dari pagi, dan sangat antusias mendaftarkan Produk Merk nya dan hasil karyanya.

Kata Hanna Hikoyabi, Pkl 13.00 Tim Mobile IP Clinic akan meninggalkan tempat ini kita fasilitas menggunakan Kapal, rombongan satu jam mengelilingi Danau Sentani, Putar di area Danau.

Kata dia, kami berharap Pencipta-Pencipta lagu Khusus Masyarakat Kabupaten Jayapura datang dan mendaftarkan hasil karyanya, kita akan bayar langsung biaya PNBPnya.

“Makanya tadi kita lakukan komunikasi dengan Masyarakat yang sudah mencipta lagu datang daftar biar Ciptaannya mendapat perlindungan Hukum,” Ungkap Sekda Kabupaten Jayapura.

“Kami juga meminta masyarakat bawa KTP-nya nanti diurus NPWP-nya pembayaran akan dilakukan oleh Pemda kabupaten Jayapura, khusus Masyarakat UMKM untuk Pendaftaran Perseroan Perorangan, ” Tutup Hana Hikoyabi.

(Red)