Ombudsman Bongkar Masalah Kopdes Merah Putih

JAKARTA, KABARINDO.ID – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadapi persoalan sumber daya manusia. Sejumlah manajer koperasi dilaporkan memilih mengundurkan diri karena lokasi penempatan kerja tidak sesuai dengan domisili hingga terlalu jauh dari keluarga.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan persoalan tersebut setelah pihaknya berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara yang terlibat dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Menurut Radian, salah satu alasan pengunduran diri para manajer adalah penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggal mereka.

“Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya,” ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara menerapkan mekanisme relokasi dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal para manajer.

Ombudsman mendorong agar penyesuaian lokasi penugasan segera dilakukan sehingga persoalan sumber daya manusia tidak menghambat operasional koperasi.

Radian juga meminta pemerintah dan Agrinas memastikan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi sesuai ketentuan.

“Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan, mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Persoalan manajer yang mengundurkan diri bukan satu-satunya catatan Ombudsman terhadap pelaksanaan program tersebut. Lembaga pengawas pelayanan publik itu juga menemukan sejumlah kendala dalam pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Dari pemeriksaan lapangan terhadap 14 koperasi di enam daerah, Ombudsman menemukan persoalan akses lokasi, ketidakpastian lahan, hingga perizinan bangunan.

Di Kota Batam, misalnya, terdapat gerai koperasi yang sulit diakses. Sementara di Kota Tual, kepastian lokasi lahan masih menjadi persoalan. Di Kabupaten Mamuju, Ombudsman menemukan lahan koperasi berbatasan langsung dengan rawa.

Adapun di Kabupaten Purworejo ditemukan persoalan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan koperasi tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan. Kesiapan lokasi, kelengkapan administrasi, serta sumber daya manusia yang mengelola juga harus dipastikan.

Ombudsman berencana menyampaikan hasil pemeriksaan beserta saran dan tindakan korektif kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Selain persoalan pembangunan dan manajer, Ombudsman turut menyoroti rencana pembentukan klinik pratama di lingkungan Koperasi Merah Putih. Rencana tersebut perlu dikaji agar tidak menimbulkan tumpang tindih pelayanan dengan puskesmas yang telah beroperasi.

Anggota Ombudsman Radian Syam menegaskan, pembentukan klinik harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dikoordinasikan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.

Di tengah target pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi juga kesiapan pengelola, kepastian lokasi, dan kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.