News, Utama  

Optimalkan Pemenuhan Hak terhadap WBP, Bapas Magelang Ikuti Zoom Opini Kebijakan Tentang Kesehatan Mental

KABARINDO.ID – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang beserta Pejabat Struktural dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Asisten Pembimbing Kemasyarakatan mengikuti kegiatan Opini Kebijakan terkait “Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di Lapas” secara virtual di aula utama. Rabu, (08/03/2023).

Acara yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah ini, mengakomodir hal-hal penting terkait upaya menjaga mental health pada WBP selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Lebih jauh dari itu, bahkan pembahasan dalam kegiatan Zoom ini, menyasar bagian-bagian krusial dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahrudin, menyampaikan bahwa Opini kebijakan menghadirkan narasumber dari beberapa latar belakang, yang antara lain analis kebijakan antar divisi, praktisi, hingga politisi. Opini dengan tema “Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di Lapas” ini menjadi penting dikarenakan ketika para petugas berhadapan dengan WBP yang sakit jiwa atau mentalnya tidak sehat tersebut dapat menjadi persoalan dilematis.

“Sebab, WBP ini apabila ditempatkan berdua dalam satu kamar dengan temannya bisa membahayakan temannya, sementara apabila ditempatkan dalam kamar sendiri WBP dapat menjadi semakin tertekan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Balitbangkumham, Iwan Kurniawan, dalam memberikan sambutannya menunjukkan data yang disampaikan oleh kesehatan dunia atau organization di bawah PBB (WHO), bahwa sebanyak 450 juta orang di dunia ini menderita gangguan mental.

Data WHO juga menunjukkan hal yang sama, bahwa dari setiap 4 orang, 1 orang itu berpotensi memiliki gangguan mental. Tentu ini merupakan sebuah data yang menarik, sehingga Lapas atau Rutan sering kali membina WBP yang mengalami gangguan sakit jiwa atau kesehatan mentalnya terganggu.

“Seringkali kita melihat beberapa perilaku-perilaku yang aneh yang menyimpang yang tidak lazim dan tidak biasa. Seringkali pendekatan-pendekatan terhadap perilaku warga binaan yang seperti itu, lebih kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat keamanan.” imbuhnya.

Dari narasumber, Chintia Octenta menjelaskan terkait pentingnya layanan kesehatan jiwa di UPT Pemasyarakatan hingga menjadi sebuah rekomendasi kebijakan. Kemudian, Gones Saptowati selaku Psikolog Klinis, menyampaikan terkait dengan definisi kesehatan mental menurut WHO, potret kesehatan mental di Indonesia sekaligus dengan data kasus yang terjadi di Jawa Tengah, dampak psikologis WBP, serta upaya dalam mewujudkan kesehatan mental WBP di dalam Lapas.

Sementara Rodiyah Tangwun, Dekan Fakultas Hukum UNNES, menyampaikan tiga fakta yang menarik yang diantaranya tentang fakta dan terminologi kesehatan mental, payung hukum dan rekonstruksi pemenuhan Hak WBP di dalam Lapas.

Menyikapi hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Magelang, M. Yunus memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan Opini Kebijakan ini. menurutnya, Opini Kebijakan ibarat oase ditengah padang pasir dan selalu memberikan sudut pandang baru dalam upaya membina WBP.

“Luar biasa memang. Opini Kebijakan selalu dapat menyuguhkan sesuatu yang fress dan baru. Dan sangat membantu. Menjadikan kita memperoleh jurus-jurus baru dalam menangani WBP dengan kasus khusus seperti itu” pungkasnya.

(Red)