TANJUNG SELOR, KABARINDO.ID – Persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowded di lembaga pemasyarakatan (lapas) wilayah Kalimantan Utara menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur. Tingkat hunian di dua lapas yang beroperasi di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai 350 persen.
Kondisi itu mendorong Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong pembangunan satuan kerja (satker) pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur bersama Gubernur Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru di Bulungan menjadi salah satu agenda utama. Kabupaten tersebut dinilai strategis karena merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur memaparkan bahwa dua lapas yang saat ini beroperasi di Kalimantan Utara, yakni Lapas Kelas IIA Tarakan dan Lapas Kelas IIB Nunukan, menghadapi persoalan kepadatan hunian yang mencapai 350 persen.
Tingginya jumlah penghuni dibandingkan kapasitas yang tersedia berdampak terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan. Mulai dari pengawasan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan program pembinaan, hingga pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.
Pembangunan lapas baru di Kabupaten Bulungan diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan hunian sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan di Kalimantan Utara.
Gubernur Kalimantan Utara menyambut positif rencana tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.
Dukungan pemerintah daerah nantinya akan dilaksanakan melalui mekanisme hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian, termasuk mengacu pada pedoman pencegahan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai tindak lanjut audiensi, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur akan mengajukan permohonan persetujuan resmi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Persetujuan tersebut diperlukan sebagai landasan administrasi dan koordinasi teknis lanjutan antara jajaran pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Rencana pembangunan fasilitas baru ini diharapkan menjadi salah satu langkah penanganan persoalan kelebihan kapasitas lapas di Kalimantan Utara. Selain mendukung pemerataan hunian warga binaan, keberadaan fasilitas baru juga diharapkan meningkatkan kualitas keamanan, pembinaan, dan pelayanan pemasyarakatan.






