Kabarindo.id – Dalam rangka optimalisasi program penanganan narapidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Global Center on Cooperative Security (GCCS) akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan secara Virtual tentang Penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d.15 Desember 2022.
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS.3-UM.01.01-582 Tanggal 9 Desember 2022 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Pelatihan secara Virtual tentang Penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Gelombang I & II. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mengikuti kegiatan tersebut diwakili oleh 2 (dua) petugas Yaitu Ibu Ari Budiningsih selaku Kasi Binadik dan Ibu Evi Abriliani JFU Penjaga/Anggota Jaga.
Kegiatan diagendakan selama 2 (dua) hari, dibuka oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban Bapak Abdul Aris. Sambutan dan pengenalan tentang pelatihan singkat. Peserta Gelombang I diikuti oleh 25 peserta dari UPT Pemasyarakatan se-Indonesia. Kegiatan dipandu oleh Bapak Edward Saputra dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan David Dws dari Global Center on Cooperativer Security (GCCS).
Pemateri yang pertama Bapak Leopold menjelaskan tentang pengenalan tentang pelatihan singkat, dilanjutkan pemateri kedua yaitu Bapaj M. Bahrun mengenai Memahami Ekstremisme Kekerasan dalam Lapas dengan penjelasan Terminologi, tantangan, dan peluang serta Proses mendukung dan melakukan tindakan ekstremisme kekerasan.
Pemateri yang ketiga Bapak Bambang mengenai Memahami Bagaimana Mengumpulkan dan Berbagi Informasi dengan Efektif dapat Meningkatkan Pengelolaan VEP dengan teknis Mengumpulkan, berbagi dan melaporkan informasi.
Pelatihan virtual tertarget ini ditujukan untuk memberikan dukungan dalam format daring kepada para Wali yang ditugaskan di lapas-lapas di seluruh Indonesia.
Pelatihan ini difokuskan memperkenalkan sebuah model berpikir kepada para Wali, yang dapat membantu mereka untuk memahami dan merespons secara terstruktur narapidana-narapidana yang mereka tangani.
Kemudian, para Wali diharapkan dapat memahami bagaimana model tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan informasi yang relevan dengan perilaku narapidana.
(Red)






