News  

Pemerintah Hapus Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Tahun 2024

Jakarta , KABARINDO.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 yang memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Keputusan ini terkait dengan keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2024.

Kebijakan tersebut diambil sehubungan dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) serta Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang jatuh pada 25 Maret 2025. Akibatnya, batas akhir pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan pada 31 Maret 2025 dapat mengalami keterlambatan.

Dalam keputusan tersebut, DJP memberikan relaksasi bagi WP OP dengan menghapuskan sanksi administratif jika pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan dilakukan paling lambat pada 11 April 2025. Dengan adanya kebijakan ini, Surat Tagihan Pajak (STP) tidak akan diterbitkan bagi wajib pajak yang terlambat melakukan kewajibannya dalam periode tersebut.

Pemerintah mempertimbangkan bahwa batas akhir pembayaran dan pelaporan pajak pada 31 Maret 2025 bertepatan dengan periode libur nasional dan cuti bersama yang cukup panjang hingga 7 April 2025. Kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah hari kerja efektif, sehingga dapat menghambat kelancaran pembayaran dan pelaporan pajak.

“Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 29 untuk SPT Tahunan WP OP Tahun Pajak 2024 dihapuskan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Ketentuan lengkap mengenai Kepdirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id. Wajib Pajak dihimbau untuk tetap memperhatikan tenggat waktu yang telah diberikan agar dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan optimal.