JAKARTA, KABARINDO.ID – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan tersisa, yakni November dan Desember 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, upaya mengejar kekurangan penerimaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan berbagai kebutuhan belanja negara.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, kekurangan penerimaan pajak tersebut akan dikejar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Karena itu, pemerintah meminta dukungan masyarakat dan media dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP akan melakukan berbagai upaya tambahan untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.
Sejumlah sektor yang menjadi fokus optimalisasi meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor ekonomi digital.
DJP juga akan memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk memastikan adanya perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.
Selain optimalisasi penerimaan, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan pajak, penegakan hukum, hingga penagihan juga akan diperkuat.
Pemanfaatan data dari berbagai lembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, serta pihak ketiga lainnya turut dioptimalkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak melalui sistem Coretax.
“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” kata Bimo.
Di sisi lain, realisasi penerimaan negara menunjukkan capaian yang berbeda pada masing-masing sektor. Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Oktober tercatat Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru telah melampaui target dengan realisasi Rp551,8 triliun atau 120,2 persen.
Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah kini berupaya mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan negara. Pencapaian target pajak menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kemampuan APBN dalam membiayai program pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.






