News  

Pemkab Tangerang dan Kejagung RI Pantau Implementasi Program Jaga Desa

Kabupaten Tangerang, KABARINDO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memantau pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan serta keuangan desa.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Setda Kabupaten Tangerang ini dihadiri oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Reda Manthovani, serta para kepala desa se-Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa Program Jaga Desa bukan sekadar alat penegakan hukum, melainkan pendekatan preventif dan edukatif untuk membina pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab. Fokus utamanya adalah pendampingan hukum, pengawasan dana desa, serta peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa.

“Program ini hadir untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan tertib dan sesuai regulasi. Saya harap para kepala desa memahami betul mekanisme penggunaannya,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, meski program ini telah berjalan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi. Monitoring kali ini dinilainya sebagai momentum membangun komunikasi terbuka antara desa, pemerintah daerah, dan kejaksaan. Ia juga mendorong agar hukum dipandang sebagai panduan, bukan ancaman.

“Hukum adalah rambu yang menuntun kita. Dana desa harus digunakan demi percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Senada dengan Bupati, Jamintel Reda Manthovani menjelaskan bahwa pengawasan desa kini diperkuat lewat sistem digital. Kejaksaan meminta kepala desa aktif melaporkan data secara transparan melalui aplikasi Gajari dan Ramalini.

“Kami ingin memantau langsung perkembangan penggunaan dana desa. Dari laporan digital, kami bisa tahu kendala yang dihadapi dan memberikan solusi sejak dini,” ujarnya.

Reda menambahkan, sistem digital memungkinkan pencocokan laporan keuangan dengan kondisi lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif dapat segera diambil. Selain itu, Kejaksaan membuka jalur pelaporan langsung bagi kepala desa jika menemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

“Kami ingin menciptakan tata kelola desa yang bersih, akuntabel, dan terlindungi dari penyimpangan,” pungkasnya.