Pemkab Tangerang Teken Kesepakatan Penanganan Korban Laka Lantas Melalui Program TACS

Kabupaten Tangerang, kabarindo.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Polres Metro Tangerang Kota, PT Jasa Raharja Cabang Tangerang, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tigaraksa resmi menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat penanganan korban kecelakaan lalu lintas melalui Program Traffic Accident Claim System (TACS), Jumat (16/5/2025).

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Bupati Tangerang dan dilakukan langsung oleh Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kepala Cabang Jasa Raharja Tangerang, serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tigaraksa.

Bupati Tangerang menilai kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Ia menegaskan, seluruh pihak kini telah menyatukan komitmen untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penanganan korban melalui program TACS.

“Kesepakatan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk nyata sinergi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, Jasa Raharja, dan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi,” ujar Bupati Maesyal Rasyid dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, TACS hadir sebagai inovasi layanan terpadu yang meliputi proses evakuasi, perawatan medis, klaim asuransi, hingga pemberian santunan kepada korban kecelakaan. Melalui program ini, diharapkan korban bisa mendapatkan bantuan secara efisien dan tanpa hambatan administrasi.

Pemkab Tangerang, kata Maesyal, berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan TACS, termasuk dengan melibatkan rumah sakit daerah agar penanganan korban dapat dilakukan secepat mungkin.

“Kami berharap implementasi TACS tidak berhenti pada tataran dokumen formal, melainkan dijalankan secara konsisten dengan pengawasan dan evaluasi rutin agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas terwujudnya kerja sama ini.

“Semoga TACS menjadi model pelayanan publik yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini adalah langkah bersama membangun sistem layanan yang lebih baik,” pungkasnya.