Kota Serang, Kabarindo.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama DPRD Kota Serang resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin, (17/11/2025) Kemarin.
Rapat dinyatakan sah setelah kuorum terpenuhi, dengan 23 dari 45 anggota dewan hadir. Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyampaikan bahwa persetujuan RAPBD sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 182 ayat 1 huruf C.
Pada rapat tersebut, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyerahkan dokumen RAPBD 2026 kepada DPRD. Penyusunan anggaran ini mengacu pada regulasi nasional dan daerah, seperti UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2019, hingga Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026. Selain itu, dokumen anggaran telah disinkronkan dengan RKPD 2026 serta KUA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya.
Nur Agis menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 menjadi fase penting bagi Kota Serang sebagai tahun pertama implementasi RPJMD 2025–2029 bertema “Kolaboratif dalam Penguatan SDM, Ekonomi, dan Infrastruktur.”
Meski RAPBD telah disepakati, Pemkot Serang menghadapi tantangan berupa menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Total transfer 2026 untuk Kota Serang tercatat Rp874 miliar, turun dari kisaran Rp900 miliar pada tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun 20–24 persen serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang kini berada di angka Rp512 miliar. Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana, menjelaskan bahwa kondisi tersebut menggerus kapasitas fiskal daerah dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian belanja.
Adapun total belanja RAPBD 2026 mencapai Rp1,5 triliun, dengan rincian:
* Belanja Operasional: Rp1,387 triliun
* Belanja Modal: Rp140 miliar
* Belanja Pegawai: Rp815 miliar (termasuk sertifikasi guru)
Pemkot Serang memastikan seluruh program prioritas—termasuk janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Budi–Agis—tetap dijalankan, namun dengan skala yang disesuaikan.
“Pemangkasan anggaran memang berdampak pada jumlah program. Namun pemerintah tetap berkomitmen menjalankan seluruh prioritas dan menjaga kualitas pelayanan publik,” ujar Nur Agis.
Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain:
* Program seragam sekolah gratis disederhanakan menjadi satu jenis.
* Program beasiswa dibatasi menjadi 50 penerima.
* Pembangunan fisik tetap berjalan, tetapi jumlah paket pekerjaan disesuaikan, dengan fokus pada proyek strategis.
Setelah RAPBD 2026 disepakati, Pemkot dan DPRD akan masuk ke tahap finalisasi untuk memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, terutama dalam mendukung prioritas RPJMD tahun pertama.
Pemkot menegaskan bahwa efisiensi anggaran, kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi strategi utama menjaga stabilitas pembangunan Kota Serang pada 2026.






