Kota Tangerang, kabarindo.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama DPRD Kota Tangerang resmi menandatangani Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (2/10/2025).
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, terutama menyusul adanya penurunan alokasi Dana Transfer dari pusat dibandingkan proyeksi awal.
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, mengapresiasi semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. “Langkah rasionalisasi dan efisiensi anggaran harus dilakukan, namun tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya usai rapat di Ruang Paripurna DPRD.
Sejumlah langkah strategis disepakati, antara lain:
* Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
* Penyesuaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai sebesar 10%.
* Pengurangan belanja barang dan jasa.
* Evaluasi belanja hibah agar lebih selektif dan tepat sasaran.
* Rasionalisasi belanja modal sesuai skala prioritas.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5,060 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,460 triliun. Selisih defisit sebesar Rp400 miliar akan ditutup melalui Silpa tahun anggaran 2025.
Anggaran akan difokuskan pada enam urusan wajib pelayanan dasar, urusan prioritas daerah, serta kegiatan pendukung yang dijalankan oleh 40 perangkat daerah.
Wali Kota menegaskan, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen formal, tetapi komitmen bersama dalam mewujudkan Tangerang yang maju, sejahtera, dan berakhlakul karimah. “Seluruh belanja diarahkan untuk pelayanan dasar dan prioritas masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung,” tegasnya.






