Pemkot Tangerang Dorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Capai 30 Persen

Kota Tangerang, kabarindo.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang dari angka saat ini yang masih 12 persen menjadi 30 persen. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem politik lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, saat membuka forum politik yang diikuti oleh 125 peserta dari 18 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun non-parlemen, di ruang Al-Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).

“Saat ini hanya ada enam perempuan dari total anggota DPRD, atau sekitar 12 persen. Untuk memenuhi kuota ideal 30 persen, dibutuhkan total 15 kursi. Artinya, kita perlu menambah sembilan kursi perempuan di parlemen kota,” ungkap Maryono dalam sambutannya.

Menurut Maryono, peningkatan keterwakilan perempuan bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kualitas demokrasi dan prinsip keadilan dalam representasi politik.

“Kuota 30 persen tidak boleh hanya menjadi formalitas. Ini adalah peluang untuk menghadirkan suara, perspektif, dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan Kota Tangerang,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Tangerang, bersama Wali Kota Sachrudin, berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang inklusif dan bernuansa religius. Maryono mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk organisasi perangkat daerah, untuk bersama-sama menciptakan ruang politik yang lebih ramah terhadap perempuan.

“Kita ingin membangun ekosistem politik yang tidak hanya terbuka, tapi juga memberdayakan perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik harus dilihat sebagai bagian penting dari pembangunan menyeluruh,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Maryono juga menyampaikan ajakan kepada masyarakat, khususnya kaum ibu dan generasi perempuan muda, agar melihat politik sebagai ruang kontribusi nyata bagi perubahan, bukan sekadar panggung kekuasaan.

“Kita tidak bisa lagi menunggu. Saatnya bergerak bersama untuk menghadirkan lebih banyak perempuan dalam kursi pengambilan keputusan,” tutupnya.