News  

Penuhi Hak Pilih Menjelang Pemilu 2024, Kalapas Narkotika Jakarta Hadiri Rakor dengan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

Kabarindo.id – Guna menyukseskan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, Kepala Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Fonika Affandi beserta jajaran Subsi Registrasi menghadiri Rapat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Rabu, (18/01/2023).

Koordinasi ini digelar dalam rangka pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lapas/Rutan sebagai upaya memenuhi Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen PAS, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta Kepala Divisi beserta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Ibnu Chuldun selaku Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyampaikan bahwa perekaman data e-KTP bagi WBP sengaja didorong diawal tahun 2023 sebagai bentuk persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS khusus.

“Data-data yang dibutuhkan oleh Dukcapil untuk proses perekaman perlu dipersiapkan, mulai dari nama lengkap, alamat, nama ibu, hingga sidik jari warga binaan harus valid dan lengkap,” ungkapnya.

Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen PAS, Dodot Adikoeswanto mengapresiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah bergerak cepat untuk mempersiapkan pemadanan data untuk pemutakhiran data penduduk bagi Warga Binaan pada Lapas/Rutan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Dengan adanya kerjasama ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menambahkan bahwa akan dilakukan pengecekan dan pendataan data bagi warga binaan yang belum memiliki KTP-e, secara kontinyu serta nantinya kita melakukan koordinasi secara temporer sehingga sesuai amanat undang-undang, bahwa warga negara harus memiliki identitas tunggal dan sah, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas ataupun Rutan.

(Red)