TANGERANG, Kabarindo.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai memperkuat kualitas pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menyiapkan 926 bendahara untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan koperasi berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, keberadaan KDKMP harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus menjadi faktor penting agar koperasi tidak sekadar berdiri secara administratif, tetapi benar-benar menjalankan aktivitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Dimyati saat membuka kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026).
Menurut Dimyati, program KDKMP yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat kemandirian desa, serta membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” ungkap Dimyati.
Ia menjelaskan, potensi ekonomi di desa dan kelurahan perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber daya yang selama ini belum produktif harus didorong menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
“Dengan demikian, semuanya bergerak bersama. Tidak ada lagi sumber daya yang diam, tidak ada lagi sumber daya yang tidur,” paparnya.
Dimyati juga menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat pengembangan KDKMP.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus memastikan potensi ekonomi di setiap wilayah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar (potensi) yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP,” tegasnya.
Bendahara Harus Mampu Kelola Keuangan Secara Profesional
Dimyati menilai, penguatan kapasitas bendahara menjadi salah satu aspek penting dalam membangun koperasi yang sehat. Sebab, bendahara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola seluruh aktivitas keuangan organisasi.
Ia mengingatkan agar posisi bendahara tidak hanya dipandang sebagai jabatan administratif. Pengurus yang bertugas mengelola keuangan harus memiliki kemampuan mencatat transaksi, menyusun laporan, mengatur arus kas, hingga membuat neraca keuangan.
“Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca,” ujarnya.
Menurutnya, kompetensi tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahan pengelolaan keuangan sekaligus menjaga kepercayaan anggota terhadap koperasi.
KDKMP Harus Jadi Wadah Aktivitas Ekonomi
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan, keberhasilan KDKMP membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan, koperasi harus benar-benar dimanfaatkan sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar dibentuk untuk memenuhi target kelembagaan.
Menurut Zabadi, Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga berbagai usaha masyarakat di desa dan kelurahan.
Potensi tersebut perlu dikelola secara bersama agar menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama,” kata Zabadi.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi, terutama dalam pengelolaan keuangan. Bendahara tidak hanya bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh perputaran keuangan koperasi.
“Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Senada, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik mengatakan, profesionalisme pengurus, khususnya bendahara, menjadi salah satu penentu keberhasilan pengelolaan koperasi.
Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi merupakan langkah untuk memastikan pengurus memiliki kompetensi yang teruji dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut secara serius sehingga mampu menerapkan tata kelola keuangan yang tertib dan profesional setelah kembali ke koperasi masing-masing.
926 Peserta Dibagi Dua Angkatan
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menjelaskan, pelatihan dan sertifikasi tersebut diikuti 926 peserta yang dibagi menjadi dua angkatan.
Angkatan pertama berlangsung pada 9–12 November 2026 dengan jumlah 330 peserta. Sementara angkatan kedua dijadwalkan pada 16–19 November 2026 dengan jumlah 596 peserta.
Setiap angkatan mengikuti kegiatan selama empat hari, terdiri atas tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi.
Peserta yang dinyatakan memenuhi standar kompetensi akan memperoleh sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Rinciannya, tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat bendahara dari BNSP,” pungkas Agus.
Melalui program tersebut, Pemprov Banten berharap pengurus KDKMP memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola keuangan organisasi. Dengan tata kelola yang profesional dan transparan, koperasi diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang produktif, dipercaya anggota, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
