Perkuat Layanan Pemasyarakatan, Bapas Jakarta Timur/Utara Audiensi dengan DPRD DKI

JAKARTA, Kabarindo.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur/Utara memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DK Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DK Jakarta, Mardi Santoso, dan diterima Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin.

Pertemuan itu turut dihadiri seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-DKI Jakarta, termasuk Kepala Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara, Margono.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pemasyarakatan membahas sejumlah kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, mulai dari pembenahan tata kelola kelembagaan hingga pemenuhan sarana dan prasarana.

Salah satu perhatian Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara adalah kebutuhan penataan ruang kerja dan infrastruktur gedung. Selain itu, pembentukan Bapas Jakarta Utara turut menjadi pembahasan penting guna memperluas jangkauan dan mendekatkan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan kepada masyarakat.

Keberadaan Bapas Jakarta Utara diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pembimbingan, pengawasan klien pemasyarakatan, serta pelayanan integrasi bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan.

Audiensi juga membahas penyelesaian legalitas aset bangunan pemasyarakatan, persoalan kepadatan hunian di lembaga pemasyarakatan, serta kebutuhan penguatan fasilitas kesehatan dan sanitasi terpadu di wilayah DKI Jakarta.

Bagi Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya pelayanan pembimbingan dan pengawasan klien di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Melalui komunikasi dan koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta, jajaran pemasyarakatan berharap berbagai kebutuhan kelembagaan dapat memperoleh perhatian dan dukungan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan humanis, sekaligus memastikan kehadiran layanan pemasyarakatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.