SUMENEP, Kabarindo.id – Nasib peternak ayam petelur skala kecil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, semakin memprihatinkan. Tingginya harga pakan ternak yang tidak sebanding dengan harga jual telur membuat para peternak terus dibayangi kerugian. Kondisi tersebut bahkan mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat.
Persoalan ini menjadi tantangan serius bagi peternak lokal. Di satu sisi, mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam setiap hari. Namun, di sisi lain, harga telur yang diterima dari hasil penjualan belum mampu menutup biaya operasional secara optimal.
Ketua Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Sumekar Maju Bersama, H. Muhdar, mengungkapkan bahwa persoalan harga jual telur dan mahalnya pakan menjadi beban utama yang selama ini dirasakan peternak.
Menurutnya, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya bisa menjadi peluang pasar bagi peternak lokal. Sebab, kebutuhan telur untuk program tersebut berpotensi membantu menyerap hasil produksi peternakan masyarakat setempat.
Namun, ia menilai penyerapan produk lokal belum berjalan optimal. Sebagian kebutuhan bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih didatangkan dari luar daerah.
Muhdar berharap pemerintah memastikan mitra penyedia MBG memprioritaskan hasil produksi peternak lokal. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di daerah.
Persoalan lainnya adalah belum tersedianya data akurat mengenai jumlah peternak dan populasi ayam petelur di Sumenep. Padahal, data tersebut penting untuk mengukur kapasitas produksi sekaligus menyesuaikan kebutuhan pasar.
Ketidakakuratan data berpotensi menyebabkan ketimpangan antara jumlah produksi dan permintaan. Jika pasokan telur berlebih sementara daya serap pasar terbatas, harga di tingkat peternak dapat semakin tertekan.
Koperasi Didorong Jadi Solusi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama jajaran Kementerian Pertanian mendorong penguatan kelembagaan peternak melalui pembentukan koperasi.
Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Sumekar Maju Bersama telah diresmikan pada 6 November 2026. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi peternak untuk memperkuat posisi tawar, memperbaiki pendataan populasi ternak, serta membuka akses terhadap program bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penguatan kelembagaan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing peternak lokal.
Menurutnya, persoalan peternakan ayam petelur tidak hanya berkaitan dengan harga jual telur, tetapi juga tingginya biaya produksi, terutama kebutuhan pakan.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, koperasi peternak, dan pihak terkait agar persoalan yang dihadapi peternak dapat ditangani secara bertahap.
Peternak Mikro Diupayakan Mendapat Jagung SPHP
Di tengah tekanan biaya produksi, pemerintah juga berupaya membantu peternak melalui akses terhadap jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan melalui Perum Bulog.
Ketua Tim Kerja Penyuluh Kementerian Pertanian Wilayah Sumenep, Dewo Ringgih, menyatakan pihaknya akan mengawal pendataan peternak ayam petelur skala mikro agar mereka dapat mengakses program tersebut.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan jagung bantuan pemerintah benar-benar menjangkau peternak rakyat yang membutuhkan bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.
Salah satu persyaratan yang didorong adalah keberadaan wadah kelembagaan atau koperasi peternak. Melalui koperasi, kebutuhan jagung dapat dihitung berdasarkan jumlah populasi ayam dan kapasitas produksi masing-masing peternak.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus mengurangi ketergantungan peternak terhadap harga jagung di pasaran.
Jangan Sampai Program Pemerintah Hanya Berhenti di Atas Kertas
Persoalan yang dialami peternak ayam petelur Sumenep memperlihatkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan produk di pasar.
Pemerintah juga perlu memastikan peternak sebagai produsen memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak. Apalagi, keberadaan program MBG semestinya dapat membuka peluang penyerapan hasil produksi pangan lokal.
Jika persoalan harga pakan dan lemahnya penyerapan telur tidak segera diatasi, peternak kecil akan semakin kesulitan mempertahankan usahanya.
Karena itu, pengawasan distribusi bahan baku pakan, penyaluran jagung SPHP, penguatan koperasi, serta kewajiban kemitraan yang berpihak pada produk lokal perlu diwujudkan secara nyata.
Jangan sampai peternak lokal hanya menjadi penonton di tengah besarnya kebutuhan telur untuk program pemerintah. Sebab, ketahanan pangan yang kuat semestinya juga menjamin keberlangsungan hidup para petani dan peternak sebagai produsen pangan.
