Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Terkait Laporan Keuangan dan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023

JAKARTA, KABARINDO.ID – Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono mewakili Jaksa Agung menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membahas LaporanKeuangan Tahun Anggaran 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023. Bertempat di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Republik Indonesia, pada Selasa, (20/08/2024).

Dalam kesempatan ini, Wakil Jaksa Agung didampingiJaksa Agung Muda Pembinaaan Bambang SugengRukmono dan Jaksa Agung Muda Pengawasan Ali Mukartono atas nama Pimpinan Kejaksaan RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepadaPimpinan dan Para Anggota Komisi III DPR RI yang terusmendukung, mengawasi serta memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiKejaksaan RI.

“Hal itu sebagai bentuk perhatian, concern dan kepedulianterhadap institusi Kejaksaan sebagai mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan, yang diharapkan dapat mendorong Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum untuk terus bergerak maju ke arahperkembangan yang lebih baik,” imbuh Jaksa Agung.

Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwaKejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasdan fungsinya hingga tahun 2023 telah berhasil mempertahankan hasil opini dan predikat Wajar TanpaPengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023, Kejaksaan RI telah melaksanakanprogram dukungan manajemen dan program penegakanserta pelayanan hukum.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kejaksaan RI mendapatkanPagu Anggaran sebesar Rp16.237.600.348.000 (enambelas triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). darijumlah tersebut realisasi serapan anggaran mencapai98,24%atau sebesar Rp15.952.259.596.131 (lima belastriliun sembilan ratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribuseratus tiga puluh satu rupiah).

Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI per tanggal 31 Desember TahunAnggaran 2023 yakni sebesar Rp4.444.400.167.769 (empat triliun empat ratus empat puluh empat miliar empatratus juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enampuluh sembilan rupiah) atau secara persentase mencapai 350,97% dari total target Rp1.266.328.676.000 (satutriliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam riburupiah).

Dari jumlah tersebut, akun realisasi pendapatan terbesarper 31 Desember 2023 adalah Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp2.270.410.043.584 (dua trilliun dua ratus tujuh puluhmiliar empat ratus sepuluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) atau secara persentasemencapai 2.607,90% dari total targetRp87.058.791(delapan puluh tujuh juta lima puluh delapanribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Sebagai informasi tambahan dalam Rapat Kerja ini, Jaksa Agung juga menyampaikan penjelasan terkait RincianPagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI Per 19 Agustus 2024, yaitu sebesar Rp12.335.412.718.724 (dua belastriliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atau secara persentase mencapai 66,20% dari pagu sebesar Rp18.634.776.162.000 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam jutaseratus enam puluh dua ribu rupiah).

“Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembalikomitmen Kejaksaan RI untuk terus menjalankan tugasdan tanggung jawab kami dengan penuh integritas dan profesionalisme guna memastikan pengelolaan keuangannegara yang lebih baik ke depannya,” pungkas Jaksa Agung. (*)