Jakarta, kabarindo.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Balai Pemasyarakatan pada 15 hingga 17 Oktober 2025, bertempat di Mövenpick Hotel Jakarta City Centre.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyongsong transformasi hukum pidana nasional, khususnya dalam peran strategis Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dan PK Madya.
2. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait implementasi KUHP baru, mengidentifikasi kebutuhan Pemasyarakatan, serta merumuskan regulasi dan langkah strategis yang akan diterapkan secara nasional. KUHP baru menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Kegiatan dibuka dengan sesi pimpinan yang menghadirkan jajaran Direktur dari berbagai bidang di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mereka menyampaikan paparan strategis mengenai penguatan sistem informasi Pemasyarakatan, pengawasan Klien, pembimbingan kemasyarakatan, serta strategi pengembangan Bapas ke depan.
4. Selain itu, turut hadir narasumber dari Reclassering Nederland, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), serta Center for Detention Studies (CDS) yang memberikan perspektif internasional dan akademik terkait praktik pidana kerja sosial dan kesiapan sistem Pemasyarakatan dalam menghadapi era baru KUHP.
5. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok tematik yang membahas empat topik strategis, yaitu:
a) Road map Bapas implementasi KUHP Nasional,
b) Pedoman Pembentukan Pos Bapas,
c) Pedoman Pembimbingan Kerja Sosial, dan
d) Penyusunan regulasi tentang Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela.
6. Hasil diskusi tersebut dipaparkan dalam sidang pleno sebagai masukan penting dalam penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan KUHP di lingkungan Pemasyarakatan.
7. Rapat Konsultasi dan Koordinasi ini diakhiri dengan penyerahan laporan hasil kegiatan serta penayangan video kaleidoskop sebagai dokumentasi rangkaian kegiatan. Melalui rakor ini, seluruh jajaran Bapas diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam pelaksanaan KUHP baru, sehingga sistem Pemasyarakatan Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan.






