Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Secara Virtual

Jakarta, – Untuk menjaga kualitas penyusunan LKPP, Kementerian Keuangan senantiasa menjaga koordinasi secara internal antarunit maupun secara eksternal dengan Kementerian Negara/Lembaga lain, juga tentu dengan BPK selaku auditor pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP TA 2020 s.d. Semester I 2022 secara virtual.

Bertempat di Ruang Rapat Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Jajaran Pengelola Keuangan bersama dengan Kepala Rutan Cipinang menghadiri Kegiatan Entry Meeting secara virtual yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting. Pada Selasa, (23/08/2022).

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dan Sambutan oleh Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan, Akhsanul Khaq.

Pada sambutannya Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sendiri sebagai salah satu entitas telah memberikan contoh yang baik dengan meraih Opini WTP secara berturut-turut, dan terus berupaya untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik, profesional dan akuntabel, yang salah satunya dengan selalu menindaklanjuti reviu dari BPK RI.

“Saya tekankan agar para pengelola keuangan di wilayah harus selalu menjalin komunikasi dan sinergi dengan pihak BPK RI agar Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM kita ini untuk Tahun Anggaran 2022 kembali meraih opini WTP.” Ungkap Sekjen Kemenkumham RI.

Giliran Arahan dan Sambutan dari Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan, Dr. Akhsanul Khaq yang menyampaikan bahwa, “Proses entry meeting ini berangkat dari diberikannya anggaran setiap tahun, pelaporannya juga setiap tahun sehingga pemeriksaan nya pun dilaksanakan setiap tahun, Kemenkumham RI dapat kembali mempertahankan opini WTP nya untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 yang akan kami BPK RI periksa apabila dapat memenuhi 4 Kriteria.” Jelas Auditor Utama Keuangan Negara I BPK.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *