News  

Rutan Pondok Bambu Ikuti FGD Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI bersama Ditjenpas

Jakarta, Kabarindo.id – Plh. Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Nur Mariyana Putri mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu strategis pemasyarakatan. Pada Kamis, (5/02/2026).

Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam rangka implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, menyampaikan materi terkait implikasi penerapan KUHP terhadap sistem pemasyarakatan. Ia menjelaskan bahwa KUHP membawa sejumlah perubahan paradigma pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek keadilan restoratif, pembinaan, serta reintegrasi sosial warga binaan.

Dirjenpas menegaskan bahwa penerapan KUHP menuntut kesiapan pemasyarakatan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi turunan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan DPR RI menjadi kunci dalam memastikan implementasi KUHP berjalan efektif dan selaras dengan tujuan pemasyarakatan.

Sementara itu, Komisi XIII DPR RI dalam pemaparannya menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan pemasyarakatan dengan ketentuan dalam KUHP. Komisi XIII menekankan peran strategis pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam mendukung pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Melalui FGD Panja Pemasyarakatan ini, Komisi XIII DPR RI dan Ditjenpas diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret serta rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pemasyarakatan dalam menghadapi pemberlakuan KUHP, sekaligus memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan pembinaan warga binaan.