Jakarta, Kabarindo.id – Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (Desk) terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP resmi dibuka pada tahun 2026, dengan fokus pada penerapan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan menghadapi pemberlakuan KUHP terbaru.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilaksanakan pula koordinasi bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi penegak hukum sebagai fondasi utama dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan baru, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pidana non-pemenjaraan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Bapas Kelas I Jakarta Selatan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Mengingat belum adanya koordinator khusus serta pedoman teknis yang baku antar-instansi dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun kesiapan bersama dalam rangka implementasi KUHP Nasional di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan implementasi Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan dapat berjalan efektif, terukur, serta selaras dengan semangat reformasi sistem pemidanaan yang lebih humanis dan adaptif.






