Jakarta, Kabarindo.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur/Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, serta Gerakan Nasional Aksi Sosial Pemasyarakatan “Klien Bapas Peduli”, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan ini merupakan langkah konkret Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara dalam mendukung kebijakan pemasyarakatan sebagaimana diarahkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menekankan penguatan alternatif pidana, keadilan restoratif, serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kepala Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara, Margono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberlakuan KUHP Baru membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional. Perubahan tersebut menuntut kesiapan Balai Pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan pada seluruh tahapan proses hukum.
“Melalui kegiatan ini, kami berupaya menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman teknis, serta memperkuat sinergi lintas sektor agar pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan sejalan dengan semangat KUHP Baru yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial,” ujar Margono.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, Heri Azhari, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Heri Azhari menegaskan bahwa peran Balai Pemasyarakatan menjadi semakin strategis di bawah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Mashudi selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
“KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata pemenjaraan. Alternatif pidana seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan harus diimplementasikan secara kolaboratif. Oleh karena itu, pembentukan Kelayan Binter menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Bapas, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan masyarakat,” tegas Heri Azhari.
Selain sosialisasi KUHP, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara dengan sejumlah yayasan dan lembaga mitra sebagai bentuk penguatan dukungan terhadap layanan bimbingan dan integrasi klien pemasyarakatan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula pembentukan dan penyerahan Surat Keputusan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Kelompok ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara Bapas, aparat penegak hukum, pemerintah setempat, serta tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial dan pengawasan klien di lingkungan masyarakat.
Sebagai implementasi nyata alternatif pidana, kegiatan dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Aksi Sosial Pemasyarakatan “Klien Bapas Peduli” berupa simulasi kerja sosial di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT). Melalui aksi sosial ini, klien pemasyarakatan didorong untuk berkontribusi positif, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, serta membangun kepercayaan publik.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara berharap terbangun sinergi berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kebijakan pemasyarakatan nasional serta mewujudkan klien pemasyarakatan yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan produktif di tengah masyarakat.






