News  

Tangerang Jadi yang Pertama di Banten Integrasikan NIB dan NOP, Menteri ATR/BPN Apresiasi Langkah Pemkot

Kota Tangerang, KABARINDO.ID – Pemerintah Kota Tangerang mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Banten yang berhasil mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Inovasi ini diresmikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Rabu (30/4/2025).

Peluncuran sistem integrasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Konferensi Cabang Fatayat NU Kota Tangerang.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi atas langkah maju Pemkot Tangerang dalam membangun sistem digital yang mampu menyajikan informasi pertanahan secara real-time, akurat, dan lintas sektor.

“Alhamdulillah, di Provinsi Banten, Kota Tangerang menjadi yang pertama mengintegrasikan NIB dan NOP. Ini merupakan terobosan besar menuju transparansi, termasuk dalam transaksi jual beli properti,” ujar Nusron.

Ia menambahkan, integrasi data pertanahan dan perpajakan akan berdampak langsung pada peningkatan transparansi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan sistem ini, setiap pemilik sertifikat tanah akan otomatis tercatat memiliki nomor PBB. Semuanya terdokumentasi dan tidak ada celah untuk manipulasi,” jelasnya.

Menurut Nusron, dampak dari integrasi ini sangat signifikan. Selain perlindungan hukum terhadap lahan, penerimaan daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berpotensi meningkat.

Dalam acara yang sama, Menteri ATR/BPN turut menyerahkan sertifikat Hak Pakai kepada Pemkot Tangerang untuk 19 bidang tanah seluas total 8.026 meter persegi. Ia juga menyerahkan sertifikat wakaf untuk lima masjid yang tersebar di wilayah Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap peluncuran integrasi sistem dan penyerahan sertifikat tersebut.

“Legalitas aset seperti Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sangat penting sebagai dasar hukum dalam pengelolaan fasilitas publik seperti jalan lingkungan, taman, drainase, dan ruang terbuka hijau. Begitu pula dengan sertifikasi tanah wakaf yang memiliki nilai sosial dan spiritual tinggi. Legalitas ini harus menjadi prioritas bersama,” tegas Sachrudin.

Ia menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus mempercepat proses sertifikasi melalui sinergi yang telah terbangun dengan Kantor BPN Kota Tangerang.