Tangsel, KABARINDO.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menggelar operasi gabungan demi menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan 2025. Razia ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta TNI-Polri.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait peredaran minuman keras (miras) dan dugaan praktik prostitusi di sejumlah lokasi. Selain itu, razia juga menyasar tempat usaha yang diduga melanggar peraturan daerah.
“Kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan tidak ada tempat usaha yang menyalahgunakan izin operasionalnya, terutama melanggar surat edaran Wali Kota terkait imbauan selama Ramadan,” ujar Pilar saat sidak di Tangsel, Sabtu (8/3/2025) malam.
Dalam operasi ini, tim gabungan berhasil menyita 121 botol dan kaleng miras di kawasan Pasar Ciputat. Selain itu, tiga kafe di Pamulang yang sebelumnya diketahui menjual miras telah diberikan peringatan keras dan akan terus dipantau.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kafe-kafe tersebut tampaknya telah menghentikan penjualan miras. Bahkan, gudang penyimpanan mereka diperiksa dan ditemukan dalam keadaan kosong.
“Jika nanti masih ditemukan pelanggaran, tempat usaha tersebut akan ditutup secara permanen. Aturan perda jelas melarang perdagangan minuman keras di Tangsel,” tegas Pilar.
Selain menyasar peredaran miras, operasi ini juga menargetkan tempat karaoke yang berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Laporan masyarakat dan DPRD mengindikasikan adanya praktik prostitusi serta penjualan miras di lokasi tersebut.
“Kami tidak melarang masyarakat untuk berusaha selama Ramadan. Namun, semua harus sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar perda atau surat edaran yang telah diterbitkan,” ujar Pilar.
Pemkot Tangsel berkomitmen menjaga ketertiban selama Ramadan dengan memperketat pengawasan serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Para pelaku usaha diimbau untuk mematuhi regulasi guna menghindari sanksi dari pemerintah daerah.






