Serang, Banten, KABARINDO.ID – Anggota Komisi VI DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Taufik Hidayat, menyampaikan apresiasinya terhadap program “PWN Eksplor Desa Kedesa” yang digagas oleh Persatuan Wartawan Nusantara (PWN). Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bersama perwakilan PWN di Kaffe 1994, Cipocok, Kota Serang, Rabu (16/04/2025).
“Program ini sangat positif. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran strategis dalam pembangunan melalui fungsi kontrol sosial. Saya berharap program ini berjalan sukses dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Taufik Hidayat.
Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra tengah fokus mengawal pelaksanaan *Program Bangun Jalan Desa Sejahtera*, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Banten. Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, membuka akses pendidikan, serta memeratakan pembangunan infrastruktur.
“Ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan prioritas Gubernur Banten, Andra Soni, dalam membangun desa sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Selain infrastruktur desa, Fraksi Gerindra juga tengah mendorong realisasi sekolah swasta gratis di Banten, mencakup jenjang SMA, SMK, MA, dan SLB swasta. Saat ini, peraturan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaannya sedang dalam tahap perumusan.
“Harapannya, program sekolah swasta gratis ini bisa mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026,” jelas Taufik.
Di sisi lain, Ketua PWN Banten, Binter Syahputra Ginting, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Taufik Hidayat merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara PWN dan DPRD Banten.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting demi tercapainya tujuan bersama. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Binter menambahkan, selain berdialog dengan Taufik Hidayat, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan anggota dewan lainnya dan instansi terkait. Menurutnya, keberhasilan program “Eksplor Desa Kedesa” sangat bergantung pada keterlibatan berbagai sektor.
“Jika suatu desa memiliki potensi wisata, maka kita perlu melibatkan dinas pariwisata, UKM, PUPR, dan instansi lain yang berperan dalam pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.






