Kabarindo.id – Saat ini Indonesia belum sepenuhnya lepas dari Pandemi COVID-19. Belakangan, kasus infeksi COVID-19 di tanah air masih ditemukan. Sebagai langkah tanggap atas kondisi ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pada Sabtu (31/12/2022).
Penyesuaian masa kedaruratan pandemi COVID-19 dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui penyesuaian pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan Anak.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kemenkumham Sumsel beserta jajaran langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan Sosialisasi Kepmenkumham Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 kepada Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kemenkumham Sumsel.
Penyesuaian jangka waktu ini berlaku bagi narapidana yang 2/3 dan anak 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.
Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menegaskan kepada seluruh Warga Binaan untuk terus mengikuti pembinaan dengan baik sehingga layak untuk diusulkan integrasi dan asimilasi dengan berdasarkan Standar Penilaian Pembinaan Narapidana.
Lanjut, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kemenkumham Sumsel, Ike Rahmawati menyampaikan kepada para warga binaan agar selalu mematuhi peraturan selama masih ada di koridor agar tidak mendapatkan Register F sebagai syarat untuk mendapatkan asimilasi rumah, PB, CB, maupun CMB, dan asimilasi rumah ini, karena program ini sama sekali tidak dipungut biaya.
(Red)






