Kubu Raya, kabarindo.id – Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak menjalankan prosedur pemindahan tahanan dengan ketat dan sesuai standar operasional dalam proses pengalihan status tahanan pada Jumat, 13 Juni 2025. Proses ini melibatkan komunikasi dan koordinasi intensif antara pihak Lapas, Kejaksaan Negeri Ketapang, dan Kejaksaan Tinggi Pontianak.
Segala informasi awal diterima oleh petugas melalui pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum tahanan bersangkutan. Namun, karena belum dilengkapi surat penetapan resmi dan berita acara pelaksanaan, Lapas Perempuan Pontianak menolak untuk menyerahkan tahanan tanpa kehadiran langsung Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai SOP yang berlaku. Kalapas Perempuan Pontianak, Endang Margiati, memberikan arahan agar seluruh dokumen dipenuhi dan pelaksanaan eksekusi dilakukan langsung oleh JPU sebagai pihak yang berwenang.
Sikap tegas tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Lapas Perempuan Pontianak untuk tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Lapas Perempuan Pontianak tetap berpegang pada prosedur demi menjamin perlindungan hukum, keamanan, dan ketertiban di dalam lapas.
Lapas Perempuan Pontianak menempuh jalur prosedural dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai bentuk antisipasi gangguan keamanan. Setelah seluruh dokumen pelaksanaan lengkap dan JPU hadir secara langsung, proses serah terima dilakukan pada hari yang sama dengan kondisi aman dan tertib. Lapas Perempuan Pontianak berkomitmen penuh menjaga ketertiban dan memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.






