Daerah  

Tunggakan Pajak 100 Kendaraan di Serang Tembus Rp201 Juta

SERANG, KABARINDO.ID – Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang digelar Samsat Serang bersama Satlantas Polresta Serang Kota dan Jasa Raharja menemukan 100 kendaraan menunggak pajak hanya dalam waktu satu jam.

Operasi Patuh Pajak tersebut berlangsung di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Kamis (12/11/2026), mulai pukul 10.00 hingga 11.00 WIB.

Dari 100 kendaraan yang terjaring, sebanyak 67 unit merupakan sepeda motor dengan total tunggakan mencapai Rp33,9 juta. Sementara 33 unit lainnya merupakan mobil dengan nilai tunggakan Rp167,186 juta.

Plt Kepala UPT Samsat Serang Kota, Ratu Ema Mahfudloh, mengungkapkan bahwa enam pengendara langsung melunasi kewajiban pajaknya di lokasi operasi. Pembayaran tersebut terdiri atas lima sepeda motor dan satu mobil dengan total mencapai Rp11,9 juta.

Temuan tersebut menunjukkan masih besarnya potensi tunggakan pajak kendaraan di Kota Serang. Penertiban pun menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Ema menjelaskan, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Serang hingga Oktober 2026 baru mencapai 76,18 persen. Sementara penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat sebesar 66,98 persen.

“Kalau dari jumlah masih banyak ya yang belum bayar, tapi mudah-mudahan penerimaan kita dapat terus meningkat,” ujarnya.

Untuk mendorong kepatuhan masyarakat, Samsat Serang juga menyosialisasikan insentif berupa diskon pajak sebesar 5 persen bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum masa pajaknya berakhir.

Menurut Ema, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih turut memengaruhi kemampuan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Memang ekonomi sekarang lagi lesu, tapi kita tetap mengupayakan penerimaan PKB ini agar dapat optimal,” ungkapnya.

Ia berharap operasi penertiban yang disertai sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Optimalisasi penerimaan PKB menjadi perhatian pemerintah daerah karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Operasi serupa diharapkan terus mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat penerimaan daerah menjelang akhir tahun 2026.