News, Utama  

Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Berkualitas, Lapas Besi Ikuti Webinar APIP Pengawasan SPBE

KABARINDO.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Besi Nusakambangan mengikuti kegiatan Webinar Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham dengan tema “APIP Kawal SPBE Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas”, Selasa (07/11/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Lapas Besi secara virtual, Pejabat dan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Webinar yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian peringatan HUT Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Ke-57 dengan menghadirkan narasumber-narasumber ahli bidang SPBE. Menghadirkan 5 (lima) narasumber yang kompeten di bidangnya, termasuk perwakilan dari BRIN, BSSN, BPKP, Kapusdatin, dan Irwil IV. Membahas berbagai aspek pengawasan SPBE di Kementerian Hukum dan HAM.

Dr. Iwan Santoso, S.H., M.si Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal, dalam materinya menjelaskan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi SPBE di Kementerian Hukum dan HAM.

Rifqi Adrian Kriswanto Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal, dalam materinya memaparkan peran Tim Assesor dan Rencana Pembangunan SPBE  Kementerian Hukum dan HAM.

R.M Ival Tirta Kusumah, S.ST., M.H Sandiman Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Badan Siber dan Sandi Negara dengan materinya tentang Peran APIP dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur dan Audit Keamanan Aplikasi untuk mengawal SPBE dalam Rangka Wujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas.

“Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya selalu mendapatkan nilai indeks SPBE yang terus meningkat, dimulai dari tahun 2019 yang mendapatkan predikat baik dengan nilai 3,19 kemudian tahun 2021 memperoleh predikat sangat baik dengan nilai 3,68. Tahun 2023 Kemenkumham menargetkan untuk memperoleh predikat memuaskan dengan nilai 4,20,” ujar Razilu.

Irjen menambahkan bahwa peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam lingkup SPBE terdapat pada penyelenggaraan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfokus pada penerapatan tata kelola dan manajemen TIK.

“Sebagai insan APIP, Inspektorat Jenderal Kemenkumham memiliki peran penting sebagai salah satu ujung tombak dalam peningkatan kualitas layanan public terutama mensukseskan penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham guna mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia,” tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber yang akan memberikan pengarahan dan materi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

(Red)