UMP Banten 2027 Resmi Naik, Buruh Terima Tambahan Rp271 Ribu

SERANG, KABARINDO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Penetapan yang dilakukan Gubernur Banten Andra Soni tersebut membawa kenaikan sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Kebijakan kenaikan upah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di daerah.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penetapan UMP 2027 telah melalui pertimbangan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, hingga kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni di Kota Serang, Jumat (20/11/2026).

Andra Soni menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten. Menurutnya, daya saing investasi tidak boleh hanya bertumpu pada rendahnya upah tenaga kerja.

Sebaliknya, produktivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing daerah.

“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.

Ia berharap, kenaikan UMP tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, kebijakan pengupahan juga diharapkan tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut Andra Soni, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan sektor industri. Lebih penting lagi, manfaat pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk para pekerja.

“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Banten berkomitmen membangun perekonomian yang berkeadilan dengan memastikan pertumbuhan investasi dan peningkatan daya saing industri berjalan seiring dengan kesejahteraan tenaga kerja.

“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penetapan UMP 2027 tersebut, Pemprov Banten berharap tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.